Pendekatan Administrasi Publik (Seri-1)


PENDEKATAN-PENDEKATAN ADMINISTRASI PUBLIK

Oleh : M. Sururi

(Disarikan dari Buku “Revolusi Administrasi Publik”, tulisan Lely Indah Mindarti, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang)

Terdapat dua perspektif pendekatan utama dalam Administrasi Publik, yakni perspektif ortodok dan perspektif baru (new perspective)[1]. Perspektif yang bukan sesuatu yang harus dinafikan atau direndahkan, tetapi semua perspektif, bahkan pendekatan yang lahir dalam bidang adaministrasi publik dianggap sebagai sebuah proses menuju perbaikan, baik dari sisi teori itu sendiri maupun dari sisi perwujudan administrasi publik yang memberikan pelayanan yang lebih baik. Perspektif ortodoks dipahami sebagai sebuah tahap awal dalam perkembangan administrasi public, tetapi bukan berarti tidak bermanfaat sama sekali pada era sekarang. Pendekatan-pendekatan ortodoks masih bisa dijadikan pendekatan terhadap masalah-masalah kekinian, namun sekali lagi bahwa proses perubahan itu harus disadari betul. Dengan kata lain, segala kelebihan pendekatan ortodok harus bisa dimanfaatkan, sementara kelebihan pendekatan baru harus bisa melengkapi dan menyempurnakan.

Dalam tulisan ini, akan disajikan ringkasan berbagai pendekatan administrasi publik yang berkembang selama ini.

  1. PERSEPEKTIF ORTODOKS
  1. Pendekatan legal (hukum)

Asumsi : bahwa kekuasaan legal adalah kewenangan yang efektif (ingat : birokrasi Weber). Administrasi public merupakan penjabaran konstitusi, dengan demikian tidak hanya eksekutif, tetapi legisltaif dan yudikatif.

Fokus : peraturan perundangan, hak hokum/prerogative dari eksekutif, penjabaran teknis dari hak hokum.

Perkembangan : perlunya batasan hukum agar eksekutif tidak semena-mena, dengan adanya prinsip good governance (pemerintahan yang baik), bila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu mekanisme hukum administrasi public (PTUN).

Kelebihan : pendekatan ini sejalan dengan demokrasi, dimana keleluasaan hukum dari (pejabat, eksekutif) dibatasi oleh sistem hukum yang kompleks.

Kekurangan : memendang sempit administrasi public sebagai “pelaksana aturan”, kurang kreatif dan kurang memperhatikan proses.


[1] Simmons, Robert H and Dvorin, Eugene P, 1977, Public Administration : Value,Policy dan Change, Washington DC, Alfred Publishing Co.Inc.

2 Tanggapan to “Pendekatan Administrasi Publik (Seri-1)”

  1. Mana terusannya ko KEPOTONG

  2. perspektif baru mana>>???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: