KEBIJAKAN PUBLIK


PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh : MOCH. SURURI

 

fotoku

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasaYunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan[1].

Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat,suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.[2] Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Sedangkan kata publik (public) sendiri sebagian mengartikan negara. Misalnya saja Irfan Islami (2007) dan Abdul Wahab (2008) tetap mempertahankan istilah negara ketika menerjemahkan kata publik.

Namun demikian, kebijakan publik (public policy) merupakan konsep tersendiri yang mempunyai arti dan definisi khusus akademik. Definisi kebijakan publik menurut para ahli sangat beragam. Salah satau definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan public dapat didefinisikan sebagai “hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya”.  Definisi lain diberikan oleh Thomas R Dye mengatakan “bahwa kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri”.[3]  

. Carl Friedrich (1963) mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Namun demikin dalam mendefinsikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.[4]

Menurut Amara Raksasataya[5] mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu :

1)     identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai

2)     taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

3)     Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti misalnya kelompok-kelompok penekan maupun kelompok-kelompok kepentingan. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi cirri khusus dari kebijakan public. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dosebut oleh David Easton sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya.

Menurut Irfan Islami memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanaka atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan pubik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Sementara itu, kepentingan publik atau masalah-masalah publik sangat banyak.  Masalah-masalah publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama seperti yang diungkapkan oleh Theodore Lowe (Winarno,2002) adalah bahwa masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah porsedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia, seperti menyangkut kebebasan berbicara, maupun polusi lingkungan.

Pembedaan kedua adalah didasarkan pada asal-usul masalah tersebut. Berdasarkan kategori ini masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah luar negeri dan dalam negeri. Kategori lainnya adalah kategori jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain. Berdasarkan kategori ini maka masalah publik dibedakan menjadi masalah distributif, regulatif dan masalah redistributif. Masalah regulasi berkaitan dengan aturan-aturan untuk membatasi tinakan-tindakan pihak tertentu. Masalah distributif adalah masalah distribusi mencakup sejumlah kecil orang dan dapat diatasi. Sedangkan masalah redistributif adalah menyangkut perubahan-perubahan sumber-sumber antara kelompok atau kelas dalam masyarakat.[6]

Kebijakan publik adalah proses yang di dalamnya terdiri beberapa tahapan, yaitu perumusan masalah (formulasi), implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.[7] 

Sementara itu menurut William N. Dunn berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri dari : tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

 


[1] William N Dunn, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hal.22-25.

 

 

 


[1] Puslitabmas Universitas Wijaya Putra, Analisis Kebijakan Publik, 2001.

[2] Budi Wianarno, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Medpres, Yogyakarta. Hal.14-15.

[3] Ibid. Hal 16.

[4] Ibid.Hal.19.

[5] Irfan Islamy, 2007, Prinsip-Prinsip Perumusan  Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.Hal.24.  

 

[6] Ibid. Hal.18.   

[7] Ibid. Hal.7.

About these ads

7 Tanggapan to “KEBIJAKAN PUBLIK”

  1. kusdaryanto Berkata

    Trimakasih dengan pengertian ini menambah wawasan, dan sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas-tugas saya.

  2. terima ksh banyak dengan adanya materi ini saya dapat mengerjakan tugas kuliah,semoga amal ibadah diterima yg kuasa

  3. makasih banget deh buat yang punya situs, blok atau apapun ini. sangat membantu… hufff setengah mati deh rasanya buat makalah tapi alhamdulillah terbantu juga… sekali lagi makasih

  4. makasih edsy…semoga ada serial-serial berikutnya yang lebih pas

  5. Luky Wahju Widodo Berkata

    Terimakasih untuk yang punya Blog ini….

  6. punakawan kok ngadepnya adipati karno toh mas? bukannya ke arjuna?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: